Munculnya kebijakan yang tidak berpihak terhadap industri perkebunan kelapa sawit nasional, diyakini bakal terus menekan daya saing industri. Sebab itu kerjasama strategis antara pemerintah-pelaku perlu dibangun untuk bertumbuhnya industri kelapa sawit nasional.
Pada Musyawarah Nasional (Munas) IX Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Bali akhir Februari lalu, tersiar kabar selentingan pemerintah bakal menurunkan ambang batas bawah pengenaan Bea Keluar (BK) untuk komoditas minyak sawit mentah (CPO), dari ambang batas bawah sebelumnya US$ 700/ton.
Jelas bilamana rencana pemerintah itu terwujud, dikhawatirkan bakal menghambat investasi pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit nasional, akibat menurunnya daya saing.
Tentu saja berbicara kebijakan, bukan hanya menyangkut BK yang dianggap sebagai kebijakan yang kurang berpihak, sejatinya pemerintah bisa fokus untuk menyelesaikan mangkraknya beberapa kebijakan yang selama ini belum juga rampung, seperti ketetapan Rancangan Tata Ruangan Wilayah Provinsi.
Imbasnya, investasi baru pada perkebunan kelapa sawit dihadapkan pada berbagai kendala, lantaran tidak adanya kepastian hukum, munculnya isu lingkungan akibat dugaan perambahan hutan karena tata batas hutan yang belum juga ditetapkan. Sebab itu Undang-Undang Tata Ruang mesti segera dirampungkan. Bukan hanya industri kelapa sawit nasional saja yang menerima dampaknya, industri berbasis lahan lainnya pun terimbas. Apalagi semua investasi industri membutuhkan kepastian peta tata ruang sebagai dasar diterbitkannya prinsip dan ijin-ijin lanjutannya.
Sementara gagasan menjadikan industri berbasis minyak sawit sebagai industri strategis bukannya tidak memiliki dasar kuat, besarnya kebutuhan dunia terhadap produk minyak nabati, bisa menjadi alasan utama disamping kriteria lain yang membuat minyak sawit mengungguli minyak nabati lainnya, lantaran memiliki produktivitas tinggi dan aplikasi yang cukup luas. Sehingga diyakini mampu memasok kebutuhan minyak nabati dunia, baik untuk aplikasi bahan baku makanan maupun non makanan, yang ramah lingkungan.
Seandainya saja . . .
