Kabarnya moratorium pemberian izin pembukaan lahan di hutan primer dan gambut bakal diperpanjang untuk kali ketiga. Hanya saja manfaat moratorium tidak begitu dirasakan, sebab itu perlukah moratorium terus dipertahankan?
Masa berlakunya moratorium pemberian ijin baru pembukaan lahan di hutan primer dan lahan gambut kurang dari dua bulan lagi, namun belum ada tanda-tanda mau kemana kebijakan itu selepas Mei 2015 ini.
Sebaiknya memang pemerintah sejak awal sudah harus memberikan tanda-tanda mau diapakan kebijakan moratorium selepas Mei mendatang, dengan melakukan inventarisasi data hutan, konsesi pertambangan, luasan perkebunan termasuk HTI, termasuk diikuti dengan diskusi bersama para pemangku kepentingan agar para pihak paham akan kebijakan yang akan diambil sesudah Mei mendatang.
Bilamana semua pihak “paham” harapannya bisa ikut berpartisipasi termasuk masyarakat luas, sekaligus bisa menjadi tumpuan kebijakan apapun yang akan diambil di waktu mendatang. Repotnya karut marut dunia politik negeri ini terlalu banyak menguras energi para pembuat kebijakan, sehingga tidak ada lagi energi bahkan waktu tersisa untuk melakukan persiapan memadai sebelum kebijakan diimplementasikan.
Padahal, tekad pemerintah untuk segera menerbitkan peta tata ruang nasional agar tercipta kepastian hukum dalam investasi langsung, baik dari luar maupun investasi domestik butuh persiapan matang. Sayangnya hampir dalam setiap kebijakan selalu menimbulkan pro dan kontra, termasuk kebijakan moratorium perizinan lahan baru yang berdampak pada pertumbuhan industri kelapa sawit nasional, yang bertolak bekalang dengan rencana perluasan lahan perkebunan kelapa sawit sampai 28 juta ha di 2020.
Sebab saat ini . ..
