Kebijakan setiap pemimpin di negeri ini acap berbeda-beda, terkini upaya melakukan moratorium lahan sawit. Hanya saja jangan sampai kebijakan itu justru mematikan industri yang sudah memberikan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara. Apa sebenarnya yang kau cari Mr Presiden?
Negeri yang katanya melimpah sumberdaya alam dari minyak bumi hingga hasil hutan, serta dari hasil pertambangan seperti bijih besi, emas, perak, tembaga, timah, batu-batuan mineral lainnya. Tidak juga mampu membuat negeri ini memakmurkan rakyatnya, terlebih masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masih saja banyak.
Sebelumnya, Presiden pertama negeri ini begitu fanatik dengan UUD 45 pasal 33, ayat 3, yang secara harfiah diartikan sebagai “bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Pada dekade 70 – 80an Indonesia sempat menikmati booming minyak bumi dan sampai dengan akhir 90an Indonesia masih menjadi anggota OPEC dalam arti sebagai “negara pengekspor minyak” yang sebenarnya. Tetapi apa hasilnya, dekade 90 – 2000 an Indonesia justru mengalami krisis ekonomi luar biasa yang akhirnya membuat rezim berkuasa tumbang akibat salah urus negeri ini.
Hasil ekspor minyak, gas bahkan hasil hutan pun tidak bisa menutup hutang negara yang dari tahun ke tahun terus membengkak, sehingga negeri kaya ini tidak bisa tumbuh secara adil serta merata, miskin sarana dan prasarana, pembangunan ekonomi yang lambat terutama di daerah-daerah yang justru memiliki sumber kekayaan alam, yang sebagian besar berada di luar pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sejak dekade 70 atau hampir 50 Tahun kekayaan alam negeri ini dieksploitasi habis-habisan yang hasilnya kita semua mulai paham dan terkaget-kaget sesudah skandal investasi bocor dari Panama Papers diunggah di media massa.
Sementara pemerintah baru yang dipimpin Jokowi, menggebu untuk memupus kesenjangan ekonomi pusat versus daerah dengan membangun jalan tol, membangun jaringan rel kereta api, tol laut, pelabuhan samudera serta menumbuhhan kapal-kapal niaga dan pesawat terbang yang bakal menghubungkan jalur-jalur ekonomi dengan prasarana darat, laut dan udara. Harapannya bakal tercipta keadilan ekonomi di negeri yang besar ini.
Sejarah kelam booming minyak dan gas bumi, . . .
