Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seolah tak bisa ditunda, lewat pengalihan subsidi ke sektor produktif diharap bisa menggenjot ekonomi nasional.

Semua sepenuhnya sadar bahwa angka subsidi BBM sudah begitu fantastis, hitungan kasarnya sekitar Rp 20 triliun atau setara US$ 1.800 juta setiap bulan, yang mana uang rakyat itu dibakar untuk kendaraan-kendaraan yang kerap lalu lalang dalam kondisi macet dimana-mana.

Jelas, subsidi macam itu merupakan bentuk subsidi yang inefficiensi akut, sayangnya telah dilakukan selama bertahun tahun. Kini, pemerintah baru pimpinan Jokowi–Jusuf Kalla yang belum satu bulan bekerja, telah membuat kebijakan tidak populis untuk menaikkan harga BBM (premium & solar), kendati pada akhirnya menimbulkan gejolak dan demo di beberapa kota besar di negeri ini.

Walaupun pemerintah sudah mengantisipasi dengan membagikan Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Kartu Sejahtera untuk keluarga miskin di penjuru tanah air, selain muncul gelombang demo, gejolak harga terutama harga kebutuhan pokok pun seolah tak mau ketinggalan ikut turut naik.

Keputusan pahit memang harus diambil, apalagi re-alokasi subsidi, dari yang tadinya salah sasaran dan konsumtif mesti segera dialihkan ke sektor produktif seperti irigasi, jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan dan infrastruktur laut serta sektor lainnya yang diperlukan, guna memperbaiki kinerja ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.

In-efisiensi itu faktanya dirasakan langsung pada pengembangan investasi industri di dalam negeri. Dengan minimnya infrastruktur dan pasokan listrik yang tidak stabil di lokasi investasi mendorong tidak visible-nya investasi di negeri ini.

Contohnya di Dumai, Riau, dengan kondisi alam yang. . .