Persoalan perkebunan kelapa sawit tak kunjung hilang, namun kian kuat dan menggunung. Sebab itu dibutuhkan wajah baru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang lebih aktif dan dinamis dalam perannya menentukan arah kebijakan pemerintah di sektor sawit.
Edi Suhardi
Bakal Calon Ketua Umum GAPKI, periode 2015-2018
Masa kepemimpinan Joefly J Bahroeny di GAPKI telah memasuki masa purna bakti pada Februari 2015 ini. GAPKI sebagai lembaga pun mesti kembali memilih para kadernya, guna menjadi nahkoda dari perkumpulan pengusaha perkebunan kelapa sawit nasional.
Rencananya, pemilihan ketua umum baru GAPKI akan diadakan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung akhir Februari ini. Berbagai persiapan dan kegiatan sudah mulai dilakukan demi hajatan akbar organisasi ini.
Diakui atau tidak, hingga saat ini banyak harapan yang ditunjukkan kepada GAPKI. Terlebih, asosiasi ini digadang bisa dijadikan sandaran bersama bagi para pelaku perkebunan kelapa sawit, dalam memecahkan ganjalan industri yang kerap muncul. Perlu diakui juga, sepak terjang GAPKI periode sebelumnya, juga banyak melakukan perannya dengan maksimal. Namun, kali ini, GAPKI mesti lebih kuat dan kokoh.
Karenanya, dibutuhkan GAPKI yang berorientasi maju supaya jadi lebih aktif dan dinamis, dalam mewarnai setiap kebijakan yang akan dan sedang dibuat oleh pemerintah. Baik kebijakan yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perkebunan kelapa sawit.
Lantas, bagaimana peranan GAPKI dalam membantu kebijakan pemerintah tersebut? Pentingnya, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kesetaraan bagi setiap orang, menjadi tujuan utama yang harus dilakukan Pemerintah bersama GAPKI.
Terlebih, berbagai perananan GAPKI sebagai organisasi perkebunan kelapa sawit, harus pula membumi kepada kepentingan kelapa sawit. Dapatkah GAPKI melakukan kapitalisasi peran penting industri kelapa sawit terhadap ekonomi Indonesia?
