Industri kelapa sawit nasional ibarat Cinderella, cantik namun kerap tertekan hingga di anak tirikan. Sebab itu sudah saatnya Cinderella menunjukkan kecantikan itu tanpa ada tekanan, caranya aktif dalam membentuk kebijakan.
Edi Suhardi
Bakal Calon Ketua Umum GAPKI, periode 2015-2018
Ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya saat ini diakui atau tidak telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Sampai menjadi salah satu sektor yang sangat berpotensi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Jelas, industri kelapa sawit memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan bertumbuhnya industri kelapa sawit, bertumbuh pula ekonomi perdesaan. Sontak, kemiskinan yang kerap membelenggu bangsa ini sedianya bisa diurai, kendati butuh waktu yang tidak singkat.
Belum lagi, industri kelapa sawit juga bisa menjadi salah satu sumber bahan bakar nabati yang berkelanjutan. Jelas, bila saja program mandatori biodiesel nasional terwujud, Indonesia bisa dengan segera melepas ketergantungan terhadap konsumsi minyak mentah berbasis fosil. Bukankah negara bisa menghemat jutaan dollar setiap tahunnya, lantaran tidak lagi mengimpor solar?
Sayangnya kendati memiliki peran penting, industri perkebunan kelapa sawit diperlakukan layaknya Cinderella. Diakui kecantikannya dan kerajinannya, namun terus dipaksa untuk bekerja keras melebihi kewajaran, guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan menjadi anak tiri dalam pembangunan.
Seperti itulah gambaran kasat mata industri perkebunan sawit, menjadi primadona ekspor tetapi dibebani berbagai kepentingan yang sebagian sepertinya kurang wajar. Semestinya, GAPKI sebagai asosiasi industri harus berperan melakukan advokasi secara mitigasi dan litigasi bila diperlukan, demi menjaga reputasinya sebagai putri kerajaan.
Dalam pandangan saya, kehadiran GAPKI harus lebih aktif dalam berpolitik. Berpolitik yang saya maksud, bukanlah dalam makna sempit yaitu ikut dalam partai politik. Tetapi, bermakna lebih luas lagi, bagaimana GAPKI dapat lebih aktif dalam membentuk kebijakan (policy) negara (Eksekutif, Legislatif, dan cabang kekuasaan lainnya) dengan melaksanakan strategi politik yang kuat.
